Subang, Pantaunews.click– Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Dindin Abdullah Ghozali menghadiri undangan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi di Kediamannya di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang Senin, 10 Februari 2024 malam.
Dihadapan Dedi Mulyadi, Dindin menyampaikan usulan terkait tata kelola Pondok Pesantren, agar lebih mendapat perhatian langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur baru.
Usulkan Dibentuk SKPD Khusus Bidangi Pondok Pesantren
Usulan tersebut yang disampaikan Dindin diantaranya adalah pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Barat yang membidangi Pondok Pesantren.
“Selama ini urusan pesantren itu disebar tanggung jawabnya hampir ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nah biasanya kalau tanggung jawab itu disebar ke seluruh pihak biasanya semua pihak tidak akan bertanggung jawab,” kata Dindin.
“Saya sarankan pak Gubernur mumpung masih awal ini bikin satu Organinasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus ngurusi pesantren, karena jumlah pesantren itu cukup banyak di Jawa Barat,” sambung dia.
Pesantren dan Kiprahnya Hadirkan Pendidikan Bagi Rakyat
Dindin menyampaikan, jumlah pesantren di Daerah Pemilihannya di Bogor Itu saja jumlah pesantren salafiyah ada sekitar 3.500an belum pesantren yang ada sekolahnya itu ada sekitar 1.500an.
“Pesantren-pesantren ini terutama yang salaf ini sangat berjasa bagi pendidikan rakyat kita. Karena mereka yang tidak mampu larinya ke pesantren salaf itu dan menjadi penyelamat baik ekonomi maupun moral,” ujar dia.
Dengan peran yang telah dijalankan oleh pesantren selama ini menurut Dindin sudah sepantasnya pemerintah bisa ikut andil memberikan perhatian bagi mereka.
“Saya kira kita sebagai negara, sebagai pemerintah harus turun tangan ikut ambil tanggung jawab terhadap nasib rakyat yang banyak itu, yang tidak mampu, yang lemah itu,” papar Dindin.
Bantuan Pemerintah tidak Terkonsentrasi
Dengan hadirnya SKPD yang membidangi Pondok Pesantren ini diharapkan dapat terjadi pemerataan, dan tidak hanya terkonsentrasi di satu atau dua pesantren saja.
“Kalau dikonsentrasikan menjadi satu SKPD misalnya, tidak akan terjadi lagi satu pesantren dapat bantuan sangat besar. Sementara yang lain tidal dapat, nanti bisa terpantau dan bisa terkendali, bentuknya seperti apa bisa macam-macam,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam waktu dekat membantu para santri di pondok pesantren salafiyah terutama yang tidak mengenyam pendidikan formal.
“Tapi yang paling dekat saya kira usul saya ini mungkin tindakan lebih cepatnya itu antara lain selamatkan santri terutama yang di salaf itu untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut,” tambah Dindin.
“Karena mereka tidak punya ijazah resminya, mungkin bisa dibantu PKBM nya lewat beasiswa tadi supaya bisa melanjutkan kuliah dan seterusnya itu yang saya kira akan menolong rakyat kita,” pungkas dia.***
Redaksi