PANTAUNEWS – Sidang paripurna DPRD Karawang membahas terkait reses kedua anggota dewan yang sempat memicu perdebatan soal efisiensi anggaran. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Natala Sumendha, menegaskan pentingnya laporan tertulis mengenai efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya terkait anggaran murni 2025.
Di sela-sela sidang, Sumendha menyampaikan kekhawatirannya bahwa beberapa anggaran yang dianggap penting DPRD mungkin dipotong tanpa pertimbangan matang.
“Kami khawatir ada anggaran yang penting untuk pembangunan daerah, namun menurut Sekda bisa dianggap tidak prioritas dan akhirnya terpotong,” ujarnya.
Sumendha menambahkan bahwa laporan terkait efisiensi anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan di kemudian hari.
“Kami ingin tahu mana saja yang sudah dipangkas dan seberapa urgensinya. Jangan sampai efisiensi ini mengorbankan anggaran yang sudah menjadi prioritas dalam RPJMD atau visi-misi bupati,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar Sekda dan jajarannya segera mengirimkan laporan resmi terkait apa saja yang telah dikurangi, terutama dari pos-pos yang terpenting bagi masyarakat.
“Jangan hanya sekedar posting tentang makan-minum, kami butuh kejelasan per OPD dan item anggaran yang dipangkas,” tegasnya.
Kekhawatiran anggota dewan ini muncul setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Impres) yang baru-baru ini meminta efisiensi anggaran. Namun, Sumendha menegaskan bahwa meskipun efisiensi diperlukan, urgensinya harus tetap menjadi prioritas, terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan yang sudah disepakati.
“Kami berharap TAPD segera memberikan laporan yang jelas, bukan hanya secara lisan. Harus ada detail mengenai anggaran yang dipangkas dan prioritas mana yang harus dipertahankan,” kata Sumendha.
Dengan anggaran yang terus berubah, DPRD Karawang mendesak pemerintah daerah agar tidak terburu-buru dalam melakukan pemangkasan. Mereka berharap bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan instruksi efisiensi semata, namun juga memperhatikan kepentingan jangka panjang daerah.
Sebagai penutup, Sumendha mengingatkan bahwa anggaran yang dipotong bisa berdampak pada kelanjutan program-program penting, seperti yang tercantum dalam RPJMD.
“Kita sepakat untuk ketok palu anggaran 2025, namun perlu transparansi dan kejelasan terkait efisiensi yang dilakukan,” ujarnya.
Reporter: Aisah
Editor: Joe